Dalam menjalankan bisnis Money Changer, tanggung jawab kepatuhan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada kasir atau petugas administrasi. Direksi dan Dewan Komisaris juga memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Bank Indonesia.
Perusahaan yang memiliki SOP, formulir KYC, dan petugas kepatuhan belum tentu mempunyai sistem pengawasan yang efektif apabila manajemen tidak memahami risiko dan tidak melakukan evaluasi secara berkala.
Bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), pengawasan manajemen merupakan bagian penting dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).
Lalu, apa sebenarnya tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam memastikan kepatuhan perusahaan Money Changer?
1. Kepatuhan Bukan Hanya Tanggung Jawab Petugas Lapangan
Dalam operasional Money Changer, kasir dan petugas pelayanan memang berhadapan langsung dengan pengguna jasa dan transaksi valuta asing. Namun, keputusan mengenai kebijakan perusahaan, pengendalian risiko, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi kepatuhan berada dalam lingkup pengelolaan manajemen.
Artinya, ketika terjadi kelemahan dalam penerapan prosedur, perusahaan tidak cukup hanya menyalahkan pegawai yang menjalankan transaksi.
Manajemen perlu memastikan bahwa:
- Kebijakan dan SOP perusahaan tersedia serta dipahami oleh pegawai.
- Tanggung jawab setiap bagian telah ditentukan.
- Petugas memperoleh pembekalan yang sesuai.
- Risiko kegiatan usaha diidentifikasi dan dievaluasi.
- Hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Dengan pendekatan ini, kepatuhan menjadi bagian dari tata kelola perusahaan, bukan sekadar pekerjaan administratif.
2. Apa Dasar Regulasi Pengawasan Direksi dan Komisaris?
Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia.
Peraturan tersebut berlaku sejak 31 Desember 2024 dan secara eksplisit mencakup penyelenggara KUPVA bukan bank.
Dalam Pasal 5, cakupan kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM meliputi lima unsur utama:
- Tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- Kebijakan dan prosedur tertulis.
- Proses manajemen risiko.
- Manajemen sumber daya manusia.
- Sistem pengendalian internal.
Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2025, yang berlaku sejak 30 Juni 2025.
Dengan demikian, pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris bukan hanya praktik tata kelola yang disarankan, tetapi merupakan bagian dari kerangka kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM bagi penyelenggara KUPVA BB.
3. Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Kepatuhan
Direksi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan kepatuhan diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direksi antara lain:
A. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur
Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang menjadi pedoman dalam menjalankan program APU, PPT, dan PPPSPM. Kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai pengaturan BI.
B. Memastikan Pelaksanaan Kebijakan
Direksi perlu memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan. Hal ini mencakup pengawasan proses identifikasi pengguna jasa, verifikasi, pemantauan transaksi, pengelolaan dokumen, serta penanganan kondisi yang memerlukan tindak lanjut.
C. Memastikan Ketersediaan Sumber Daya
Pelaksanaan kepatuhan memerlukan pegawai yang kompeten, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan dukungan sistem operasional yang memadai.
D. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi
Apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan SOP atau pengendalian internal, Direksi perlu memastikan adanya tindakan perbaikan yang dapat dipantau penyelesaiannya.
4. Peran Dewan Komisaris dalam Pengawasan Aktif
Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan oleh Direksi.
Dalam konteks penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, pengawasan aktif tidak cukup dilakukan hanya dengan menerima laporan tanpa memahami isinya.
Dewan Komisaris perlu memperhatikan beberapa aspek:
- Apakah kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM telah ditetapkan dengan benar?
- Apakah Direksi menjalankan tanggung jawabnya?
- Apakah perusahaan mempunyai pengendalian yang memadai?
- Apakah kelemahan yang ditemukan telah ditindaklanjuti?
- Apakah perusahaan melakukan evaluasi terhadap risiko yang berkembang?
Pengawasan yang efektif membantu perusahaan mengetahui potensi masalah lebih awal dan memastikan manajemen tidak mengabaikan kewajiban kepatuhannya.
5. Bangun Sistem Pengawasan yang Dapat Dibuktikan
Salah satu tantangan perusahaan Money Changer adalah memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara lisan.
Perusahaan perlu membangun dokumentasi yang dapat menunjukkan bahwa kebijakan benar-benar diterapkan dan dievaluasi.
Contoh dokumentasi yang dapat disiapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan antara lain:
- Kebijakan dan SOP APU, PPT, dan PPPSPM.
- Dokumentasi persetujuan kebijakan oleh pihak yang berwenang.
- Catatan rapat atau pembahasan evaluasi kepatuhan.
- Bukti pelaksanaan pelatihan pegawai.
- Hasil evaluasi risiko dan tindak lanjut perbaikan.
- Dokumentasi pengawasan dan pengendalian internal.
- Catatan pelaporan yang menjadi kewajiban perusahaan.
Dokumentasi tersebut harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar dilakukan. Membuat dokumen hanya untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan tanpa penerapan nyata justru tidak menyelesaikan persoalan kepatuhan.
6. Kesalahan yang Perlu Dihindari oleh Pengurus Money Changer
Beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai dalam pengelolaan kepatuhan antara lain:
- Menganggap kepatuhan hanya menjadi tanggung jawab satu orang petugas.
- Tidak melakukan evaluasi terhadap SOP yang telah dibuat.
- Tidak memahami hasil pemantauan dan laporan kepatuhan.
- Tidak menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.
- Tidak menindaklanjuti temuan atau kelemahan pengendalian internal.
- Tidak memastikan dokumentasi kegiatan perusahaan tersimpan dengan baik.
Perusahaan perlu membangun hubungan kerja yang jelas antara Direksi, Dewan Komisaris, petugas kepatuhan, dan bagian operasional agar setiap kewajiban dapat dijalankan secara terukur.
7. Tingkatkan Pemahaman KUPVA BB Bersama Arthex Consulting dan World Business Advisors
Memahami regulasi dan menerapkannya dalam operasional perusahaan membutuhkan pembekalan yang tepat. Pemilik usaha, Direksi, Komisaris, dan calon pengelola Money Changer perlu memahami hubungan antara perizinan, tata kelola, manajemen risiko, SOP, dan kewajiban kepatuhan.
Arthex Consulting dan World Business Advisors menyediakan layanan:
- Konsultasi pendirian dan pengembangan bisnis Money Changer.
- Training bisnis dan operasional KUPVA BB.
- Pendampingan persiapan dokumen perizinan.
- Konsultasi penyusunan SOP dan sistem kepatuhan.
- Pembekalan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Penguatan pemahaman bagi pemilik, pengurus, dan pegawai Money Changer.
Bagi calon pelaku usaha yang ingin mempelajari bisnis Money Changer dari tahap awal, tersedia program:
KUNCI SUKSES MEMBUKA BISNIS MONEY CHANGER
Jadwal Training November 2026:
- Minggu, 15 November 2026
- Minggu, 29 November 2026
- Pukul 10.00–15.00 WIB
- Lokasi: Kota Wisata, Cibubur
Kelas diselenggarakan dua kali setiap bulan dengan pembahasan mengenai bisnis Money Changer, operasional, ketentuan KUPVA BB, serta persiapan perizinan.
Bangun Tata Kelola Money Changer yang Profesional
Kepatuhan yang baik dimulai dari manajemen yang memahami tanggung jawabnya. Direksi perlu memastikan kebijakan diterapkan, sedangkan Dewan Komisaris menjalankan pengawasan secara aktif.
Jangan menunggu munculnya masalah operasional atau temuan kepatuhan untuk mulai membenahi tata kelola perusahaan.
Hubungi Arthex Consulting dan World Business Advisors untuk mendapatkan informasi konsultasi, training, dan pendampingan perizinan Money Changer (KUPVA BB).
Bangun bisnis Money Changer dengan manajemen yang kompeten, sistem pengawasan yang kuat, dan kepatuhan yang terarah.
